KABARREPUBLIK.ID, OPINI – Upaya Kapolri untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan menertibkan kultur kerja di tubuh Polri memang patut diapresiasi.
Sejak awal kepemimpinannya, Kapolri menekankan pentingnya membangun institusi yang bersih, responsif, dan profesional.
Namun, agenda besar ini tampaknya masih menghadapi tantangan serius ketika menyentuh realitas di daerah, seperti yang terjadi di Gorontalo.
Dugaan keterlibatan seorang oknum anggota Polri berinisial ‘N’ dalam memfasilitasi pengiriman batu hitam ilegal dari Bone Bolango menjadi ironi tersendiri.
Ketika Kapolri tengah gencar membangun integritas institusi dari atas, justru di tingkat wilayah muncul isu yang mencerminkan masih rapuhnya pengawasan internal dan komitmen moral sebagian oknum aparat.
Kasus ini memperlihatkan bahwa persoalan Polri bukan semata soal sistem, tetapi juga soal perilaku individu yang memanfaatkan seragam untuk kepentingan pribadi maupun jaringan tertentu.
Ada jarak besar antara kebijakan reformasi internal dan kepatuhan di lapangan. Jika dugaan terhadap oknum ‘N’ benar adanya, maka ini bukan sekadar pelanggaran disiplin, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah kepolisian.
Masyarakat Gorontalo layak mempertanyakan, mengapa aktivitas pengiriman batu hitam ilegal dapat bergerak dengan mulus? sementara aparat yang seharusnya menjadi garda penegakan hukum justru diduga ikut berperan? Pertanyaan ini tidak boleh dijawab dengan diam ataupun penundaan.
Kasus ini juga menjadi alarm bagi Polda Gorontalo. Tindakan tegas bukan hanya soal menjatuhkan sanksi, tetapi juga memastikan bahwa institusi tidak dikooptasi oleh kepentingan bisnis ilegal.
Publik berhak melihat bahwa polisi tidak hanya tegas kepada masyarakat kecil, tetapi juga kepada sesama internal ketika melanggar hukum.
Reformasi Polri tidak akan berhasil jika hanya berhenti di pusat. Tanpa ketegasan di daerah, tanpa pembenahan kultur di lapangan, dan tanpa keberanian pimpinan wilayah untuk memutus mata rantai penyimpangan, maka segala upaya Kapolri hanya akan menjadi slogan kosong.
Gorontalo punya kesempatan untuk membuktikan bahwa institusi kepolisian di daerah juga memiliki komitmen yang sama dengan Kapolri.
Tindakan cepat, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap dugaan keterlibatan oknum ‘N’ akan menjadi tolok ukur sejauh mana reformasi itu benar-benar hidup dalam praktik, bukan hanya tertulis di dokumen strategi.
Dalam situasi seperti ini, publik tidak menuntut hal besar. Mereka hanya meminta kepastian bahwa hukum ditegakkan tanpa kompromi, dan bahwa seragam tidak dijadikan tameng bagi aktivitas ilegal.
Karena selama masih ada oknum yang berani bermain-main di wilayah abu-abu, citra Polri akan selalu dipertaruhkan, betapapun keras Kapolri berusaha memperbaiki sistem dari atas.
Penulis : Fajri Langgene (Aktivis Gorontalo).
