APBD Gorontalo 2026 Diprediksi Turun Rp200 Miliar, Pemprov Fokus Efisiensi

Penyerahan Dokumen Rancangan APBD 2026 oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail Kepada Pimpinan DPRD Dalam Rapat Paripurna, Senin (8/9/2025). (Foto: Tim Komunikasi Gubernur)

KABARREPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkirakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 hanya mencapai Rp1,54 triliun atau berkurang sekitar Rp200 miliar dari APBD 2025 yang sebesar Rp1,74 triliun.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memaparkan proyeksi itu ketika ia menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dalam rapat paripurna DPRD ke-43, Senin (8/9/2025).

Gusnar menegaskan bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi penyebab utama turunnya anggaran. Ia menjelaskan, pemerintah pusat hanya memberikan estimasi Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp200 miliar yang seluruhnya masuk ke sektor kesehatan.

Baca Juga :  Gubernur Gusnar Salat Jumat di Masjid Nurul Iman dan Salurkan Bantuan Rp5 Juta

“Ketika APBD kita menurun, kita cenderung memikirkan peningkatan pendapatan daerah, terutama dari pajak. Namun, kondisi masyarakat saat ini belum memungkinkan kita menambah beban pajak”, kata Gusnar.

Pemprov menghitung proyeksi pendapatan Rp1,54 triliun dengan defisit sekitar Rp206,32 juta. Dalam pembiayaan daerah, pemerintah menargetkan penerimaan Rp17,14 miliar dan mengalokasikan pengeluaran Rp16,93 miliar.

Baca Juga :  Pemprov Gorontalo Salurkan Bantuan Pangan di Bone Bolango Sebagai Respons Atas Aspirasi Warga

Sebagian besar dana itu akan digunakan untuk membayar cicilan pokok utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Namun, meski anggaran terbatas, Pemprov tetap menjalankan lima program unggulan, yaitu beasiswa, agromaritim, UMKM, pariwisata dan infrastruktur.

Khusus untuk infrastruktur, pemerintah hanya memprioritaskan pemeliharaan jalan, bukan peningkatan kualitas, karena keterbatasan dana.

“Setiap OPD harus membawa kegiatan nasional dari kementerian ke Gorontalo supaya daerah ini tetap hidup. Cara ini menjadi salah satu strategi untuk menutup kekurangan fiskal”, jelas Gusnar.

Baca Juga :  Peringatan Maulid Nabi, Idah Syahidah: Persatuan Kunci Kemajuan Bangsa

Ia juga menyoroti belanja pegawai yang menyerap 45 persen APBD, jauh di atas rekomendasi Kementerian Dalam Negeri sebesar 30 persen. Untuk menekan biaya, Pemprov mengkaji sejumlah opsi efisiensi, termasuk penerapan skema Work From Home (WFH) guna memangkas beban operasional.

Dengan langkah tersebut, Pemprov berupaya menjaga agar roda ekonomi daerah tetap bergerak meskipun anggaran tahun depan menyusut cukup signifikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *