KABARREPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo mempercepat penguatan sistem pencegahan korupsi setelah capaian Monitoring, Controlling, Surveillance Prevention (MCSP) baru menyentuh 36 persen atau masih berada di zona merah.
Langkah ini dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail melalui rapat koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (10/11/2025).
Gusnar menegaskan, MCSP menjadi alat ukur penting untuk menilai tata kelola pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi.
Ia menargetkan Gorontalo segera keluar dari zona merah menuju zona hijau dengan capaian minimal 78 persen.
“Idealnya kita berada di zona hijau. Itu berarti sistem tata kelola kita sudah baik dalam pencegahan korupsi”, ujar Gusnar.
Ia memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempercepat perbaikan dokumen, menyelaraskan data, dan memperkuat konsolidasi internal. Menurutnya, pendampingan dari KPK merupakan kesempatan memperbaiki sistem secara menyeluruh, bukan sekadar mengejar nilai administrasi.
Selain membahas MCSP, rapat juga menyinggung pembenahan tata kelola perkebunan kelapa sawit sebagai tindak lanjut rekomendasi Pansus DPRD.
Gusnar menilai, pengelolaan sawit harus memberikan manfaat konkret bagi daerah dan sesuai regulasi.
“Tim KPK akan memberi arahan agar pengembangan sawit kita berjalan sesuai aturan dan berkontribusi nyata bagi daerah”, jelasnya.
Kepala Satgas Korsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rahmanto, menegaskan kehadiran KPK di Gorontalo bersifat pendampingan dan supervisi, bukan penindakan.
Tim KPK akan berada di Gorontalo selama sepekan untuk mengevaluasi sistem, menyelaraskan data, dan memperkuat mekanisme pengawasan internal.
“MCSP ini seperti medical check-up bagi pemerintah daerah. Hasilnya menunjukkan kondisi nyata tata kelola pemerintahan, jadi penilaiannya harus jujur dan sesuai fakta”, terang Tri Budi.
Ia juga mengingatkan agar seluruh OPD bergerak serentak memperbaiki proses kerja, terutama pada pengadaan barang dan jasa, pokok-pokok pikiran DPRD serta manajemen ASN yang sering menjadi titik rawan.
“Kalau seluruh OPD kompak dan datanya akurat, maka perbaikan sistem bisa cepat terlihat”, tutupnya.
