Sikapi Pernyataan Wali Kota, Pemprov Gorontalo Respons Tenang, Tegaskan Mekanisme RUPS BSG Transparan

Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Ismail Giu. [Foto: Dok. Pribadi].

KABARREPUBLIK.ID, Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo merespons tenang pernyataan Wali Kota Gorontalo terkait posisi Komisaris Bank Sulutgo (BSG).

Pemprov menegaskan seluruh proses penetapan komisaris berjalan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ismail Giu, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo dan Statistik menyatakan pemerintah provinsi menghormati sikap pribadi Wali Kota. Namun demikian, ia meminta semua pihak menjaga stabilitas perbankan daerah.

“Pak Adhan terlihat seolah-olah emosional itu kami hargai, itu sikap pribadi. Kami menyesalkan jika sikap itu terbawa di Pemkot dengan menarik saham dan kas daerah. BSG sebagai korporasi mandiri yang dibangun berdarah oleh semua daerah terlalu berharga untuk goyah dengan sikap seperti itu,” katanya, Jumat (13/2/2026).

Baca Juga :  Gusnar Siapkan Strategi Atasi Penurunan APBD Gorontalo 2026

Selanjutnya, Ismail menjelaskan struktur kepemilikan saham BSG melibatkan banyak daerah dan satu korporasi swasta. Karena itu, ia menilai tudingan bahwa keputusan komisaris lahir dari kehendak satu pihak tidak berdasar.

“BSG itu terdiri dari banyak pesaham. Seingat saya ada 25 pesaham, satu korporasi swasta PT Mega Corpora sisanya pesaham dari provinsi dan kabupaten/kota. Jika ini termasuk nepotisme, masa iya sih seorang diri Gubernur Gusnar bisa meloloskan anak mantunya di Komisaris kalau tidak melalui mekanisme dan persetujuan semua pemegang saham? Ayolah mari kita berpikir jernih,” pintanya.

Baca Juga :  Data Pendidikan Jadi Senjata Baru Gorontalo Perbaiki Kualitas Sekolah

Kemudian, ia menegaskan setiap calon komisaris wajib memenuhi syarat kompetensi dan memperoleh persetujuan seluruh pemegang saham. Ia menyebut proses itu berjalan sesuai aturan perusahaan.

“Mengertinya, calon yang diusulkan layak dan disetujui oleh semua pemegang saham kan? Kan sederhana kita berpikir? Kalau Ibu Riris tidak punya kompetensi pasti tidak lolos. Punya kompetensi tapi tidak disetujui pemegang saham juga tidak lolos. Ini kan lolos? Kok ada yang ribut? Sekali lagi, kami hargai sikap pak Adhan jika berbeda,” tambahnya.

Baca Juga :  Jaga Swasembada Pangan Nasional, Pemerintah Provinsi Gorontalo Siapkan Langkah Konkret 

Selain itu, Pemprov mengajak masyarakat memahami dinamika secara objektif. Ismail menilai polemik tidak boleh mengganggu keberlangsungan BSG sebagai bank daerah.

Ia juga menyoroti rencana penarikan saham sekitar Rp34 miliar. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas keuangan daerah.

“Terlalu kecil manfaat BSG kalo hanya melihat dari sosok Pak Gusnar. BSG itu tempat hidup ratusan orang karyawannya yang juga orang daerah. Tempat hidup puluhan ribu ASN yang juga orang daerah. Jadi mari berpikir dengan hati yang tenang,” pintanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *