Walikota Adhan Dambea Bikin Malu Rakyat, Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Tahun 2025 Masuk Kategori Rendah

Slide yang ditampilkan oleh Kementerian Dalam Negeri saat Rapat Bersama dalam rangka pembahasan penyerapan anggaran yang dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, Senin (22/12/2025). (Foto: Istimewa).

KABARREPUBLIK.ID, KOTA GORONTALO — Ibarat buah kedondong, licin dikulit tapi didalamnya penuh duri. Namun, ini bukanlah petikan lagu yang dinyanyikan oleh Gunawan yang trend diawal tahun 2000-an dengan judul ‘Hati Kadondong’.

Tapi, fakta bahwa Pemerintah Kota Gorontalo dibawah kepemimpinan Walikota Adhan Dambea gagal dalam merealisasikan Pendapatan APBD Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada slide yang ditampilkan oleh Kementerian Dalam Negeri saat Rapat Bersama dalam rangka pembahasan penyerapan anggaran yang dipimpin langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian, Senin (22/12/2025).

Baca Juga :  Tanamkan Wawasan Kebangsaan, Tim Cegah Densus 88 Anti Teror Ajak Pelajar Gorontalo Tangkal Paham Radikalisme

Lantas apa yang bisa dibanggakan oleh warga Kota Gorontalo dengan buruknya penggunaan APBD Kota Gorontalo? Hampir tidak ada. Kurang lebih sembilan bulan menjabat, warga hanya dipertontokan dan diperdengarkan pencitraan bahwa Walikota adalah pembela rakyat.

Baca Juga :  Walikota Adhan Dambea Dibully Netizen: Tidak Paham Fungsi Trotoar

Hampir setiap hari warga Kota Gorontalo terus menerus seperti dihipnotis oleh balutan seorang pemimpin yang sedang berada dimedan perang, dijadikan superhero oleh kelompoknya, namun minim gagasan yang terbukti lewat rendahnyanya realisasi Pendapatan APBD Tahun 2025.

Kata orang “gaga diluar mar didalam besae”. Wilayah paling ‘berisik’ namun tak berisi sama sekali. Semua tergantung pemimpinnya, jika pemimpin memiliki wawasan luas pasti Kota Gorontalo tidak masuk dalam daerah dengan realisasi pendapatan APBD Terendah.

Baca Juga :  Gubernur Gusnar Ismail Amankan Rp50,6 Miliar untuk Hilirisasi Perkebunan Gorontalo

Program pemerintah yang lahir dari pemikiran pemimpinnya akan menentukan kemana arah penggunaan APBD, tepat atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban rutin pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *