Partai Amanat Nasional (PAN) menyusul langkah Partai NasDem menonaktifkan sejumlah kadernya dari keanggotaan DPR. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengumumkan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya melalui video pada Minggu, 31 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik terkini.
Penonaktifan tersebut berlaku efektif 1 September 2025. Dalam pernyataan resminya, PAN menekankan komitmennya pada nilai-nilai reformasi, aspirasi masyarakat, dan fungsi konstitusional lembaga legislatif. Organisasi partai ini juga menegaskan pentingnya pengawasan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Berikut pernyataan resmi DPP PAN terkait penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya: “Pertama, PAN yang lahir dari rahim Reformasi, akan terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Pernyataan ini ditekankan sebagai landasan utama keputusan partai.
Selanjutnya, PAN menyatakan komitmennya untuk mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Aspirasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam kebijakan dan program pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menjadi poin penting kedua dalam pernyataan resmi tersebut.
Poin ketiga, PAN menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR. Fokusnya adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Ini menunjukan komitmen PAN dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Viva Yoga Mauladi, dalam siaran video tersebut, secara resmi mengumumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) sebagai anggota DPR RI Fraksi PAN. Penonaktifan ini merupakan poin keempat dalam pernyataan resmi tersebut.
Sebagai poin kelima, PAN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan percaya kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial.
PAN berharap proses penataan kembali ini dapat berjalan lancar dan berpihak pada rakyat demi kemajuan bangsa Indonesia. Pernyataan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia pun disampaikan.
“Permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali di masa depan, Jakarta 31 Agustus 2025, DPP PAN,” ujar Viva Yoga Mauladi mengakhiri pernyataan resminya. Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi.
