Dorong Keterbukaan Program, Wakil Gubernur Gorontalo Tegaskan Peran Media Daerah

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mendampingi Gubernur Gusnar Ismail saat memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran akhir 2025 di Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (8/1/2026). [Foto: Juru Bicara Gubernur]

KABARREPUBLIK.ID, Gorontalo — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie menegaskan pentingnya keterbukaan program pembangunan dan penguatan peran media daerah.

Ia menyampaikan penegasan tersebut saat mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memimpin rapat evaluasi penyerapan anggaran Desember 2025. Rapat berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Kamis (8/1/2026).

Idah menjelaskan bahwa masyarakat akan menilai kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo selama empat tahun ke depan.

Baca Juga :  Walikota Adhan Dambea Gagal, Kaum Nabi Luth Bertebaran Di Kota Gorontalo, 374 Orang Meninggal Akibat HIV AIDS

Ia menyebut penilaian tersebut mengacu pada capaian visi dan misi pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah provinsi harus menjalankan program yang memberi dampak nyata dan membuka informasinya kepada publik.

“Kami, saya dan Pak Gubernur, masih empat tahun ke depan akan terus dinilai oleh masyarakat. Apa yang kita kerjakan harus dirasakan dan juga diketahui masyarakat”, ujar Idah.

Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi memaparkan sebanyak 6.600 paket kegiatan dengan total anggaran Rp546,8 miliar. Pemerintah provinsi mengalokasikan sebagian besar anggaran tersebut untuk peningkatan sumber daya manusia. Program tersebut mencakup pembangunan sarana dan prasarana pendidikan SMA, SMK, dan SLB, termasuk sekolah swasta.

Baca Juga :  Kerja Sama Lintas Lembaga, Tim Cegah Densus 88 Sosialisasikan Ancaman IRET di SMP 1 Gorontalo Utara

Idah menilai media masih kurang menyoroti pembangunan sumber daya manusia. Padahal, sektor tersebut memegang peran penting dalam pembangunan daerah.

Baca Juga :  Wagub Idah Harap Sekolah Garuda Hadir di Gorontalo Usai Kunjungan Wamen Diktisaintek

Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah mempublikasikan setiap program secara aktif.

“Sekecil apa pun nilai anggarannya, tetap harus dimediakan. Agar masyarakat tahu itu bantuan dari Pemerintah Provinsi, bukan dari pihak lain”, kata Idah.

Idah juga meminta OPD membangun komunikasi aktif dengan media. Ia mengarahkan OPD berkoordinasi dengan Dinas Kominfotik dan melibatkan KPID agar penyebaran informasi pembangunan berjalan efektif dan akurat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *