KABARREPUBLIK.ID – Nelayan Gorontalo menyuarakan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan rumitnya proses perizinan sebagai masalah utama. Perwakilan asosiasi nelayan yang dipimpin Sarlis Mantu menyampaikan keluhan itu langsung kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, pada Selasa (5/8/2025).
Para nelayan membeberkan kendala yang mereka alami, mulai dari distribusi BBM yang tersendat, pembatasan wilayah tangkap hanya 12 mil, pembatasan jumlah rompong, hingga prosedur perizinan kapal dan alat tangkap yang berbelit-belit. Mereka menegaskan bahwa kondisi tersebut semakin menyulitkan aktivitas melaut dan semakin membebani kehidupan masyarakat pesisir.
“Kami sulit mendapatkan BBM, sehingga kami tidak bisa melaut. Aturan yang semakin rumit juga menambah beban kami”, tegas Sarlis Mantu.
Gubernur Gusnar menyatakan bahwa pemerintah provinsi segera mengambil langkah terstruktur melalui kewenangan daerah maupun koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia menyebutkan bahwa Pemprov Gorontalo sudah mengalihkan sebagian kuota BBM dari SPBU Inengo ke SPBU Talumolo untuk memperlancar kebutuhan jangka pendek.
“Kami mengambil langkah ini agar distribusi BBM merata. Kami juga menugaskan Satpol PP mengawasi distribusi secara ketat supaya nelayan benar-benar menerima BBM”, ujar Gusnar.
Gusnar menambahkan bahwa Pemprov Gorontalo segera mengirim surat kepada BPH Migas untuk meminta tambahan kuota BBM. Ia juga menegaskan rencananya bertemu langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan aspirasi nelayan Gorontalo di tingkat pusat.
“Kami tidak tinggal diam. Kami membawa persoalan di luar kewenangan daerah ke pemerintah pusat agar nelayan Gorontalo mendapatkan perhatian dan solusi menyeluruh”, tambahnya.
Perwakilan nelayan menyambut positif langkah cepat pemerintah. Mereka berharap pemerintah segera memenuhi janji tersebut, terutama menjelang penambahan kuota BBM pada triwulan keempat tahun ini.
“Kami mengapresiasi sikap terbuka Gubernur. Kami berharap pemerintah segera merealisasikan janji itu, karena kebutuhan nelayan semakin mendesak”, ujar salah satu perwakilan nelayan.
Nelayan menutup pertemuan dengan dialog terbuka yang berlangsung hangat dan konstruktif. Mereka menilai sikap terbuka Gubernur membuktikan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat pesisir yang menjadi ujung tombak sektor kelautan di Gorontalo.
