KABARREPUBLIK.ID — Selama tujuh bulan kepemimpinan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, perhatian pemerintah pusat terhadap Gorontalo meningkat pesat.
Sebanyak 11 menteri dan wakil menteri datang membawa program strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.
Kunjungan pertama terjadi hanya lima hari setelah pelantikan Gusnar-Idah. Saat itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah tiba di Gorontalo pada 25 Februari 2025.
Kehadirannya menandai awal sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, perhatian pusat terus berlanjut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti datang untuk menjalin kerja sama di sektor pendidikan dan perikanan.
Selain itu, Menteri dan Wakil Menteri Desa Yandri Susanto dan Ahmad Riza Patria berkunjung pada 17 Juni 2025. Mereka membahas program penguatan pembangunan pedesaan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyusul pada 27 Juli 2025 untuk meninjau potensi energi baru di wilayah Utara Sulawesi.
Sementara itu, puncak kunjungan terjadi pada 8 Oktober 2025. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar datang bersama Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Keduanya membawa agenda pemberdayaan masyarakat dan perlindungan perempuan.
Gubernur Gusnar menilai derasnya kunjungan para pejabat pusat menunjukkan tingginya kepercayaan pemerintah terhadap Gorontalo.
“Mereka datang membawa program nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita harus menjawab kepercayaan ini dengan kinerja dan kesiapan daerah”, ujar Gusnar dalam rapat pimpinan di rumah jabatan gubernur, Selasa (7/10/2025).
Tidak hanya menteri dan wakil menteri, pejabat tinggi lain juga terus berdatangan. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Abdul Roni Angkat, misalnya, baru-baru ini meninjau potensi perkebunan lokal.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Gorontalo kini menyiapkan langkah konkret. Setiap kerja sama pusat–daerah akan diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, kunjungan para pejabat pusat tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut pada hasil nyata bagi Gorontalo.
