KABARREPUBLIK.ID – Tuntutan massa aksi kembali jauh dari kenyataan. Peribahasa “jauh panggang dari api” tepat menggambarkan demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (22/9/2025).
Kelompok yang menamakan diri Aliansi BEM Rakyat Gorontalo hanya menghadirkan 12 peserta. Mereka membawa sekitar lima tuntutan, termasuk isu efisiensi anggaran.
Meski pemerintah sudah berulang kali memaparkan rincian anggaran, massa tetap menuding adanya dana rehabilitasi toilet rumah dinas gubernur dan pengadaan mobil dinas yang dianggap melanggar Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menanggapi hal tersebut, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Gorontalo menegaskan informasi itu keliru.
“Tidak ada anggaran sebesar lima miliar untuk rehabilitasi rumah dinas gubernur”, kata TAPD kepada media ini.
Ia menjelaskan, pemerintah hanya menyiapkan Rp75 juta untuk memperbaiki tiga unit kamar mandi bagi tamu di lingkungan kantor gubernur, bukan di rumah dinas.
Terkait mobil dinas, TAPD menambahkan anggarannya sudah masuk pembahasan induk sejak 2024.
“Anggaran itu bukan hasil efisiensi dan tidak muncul setelah terbit Inpres efisiensi”, tegasnya.
Dengan penjelasan ini, pemerintah berharap publik memahami fakta anggaran secara tepat.
