KABARREPUBLIK.ID – Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Gus Kautsar, melontarkan kritik tajam terhadap besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR. Ia menilai fasilitas tersebut tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi.
Dalam tayangan YouTube Mustofa TV, Gus Kautsar menyoroti tunjangan pulsa Rp15 juta dan tunjangan beras Rp12 juta per bulan.
“Dewan-dewan rapat-rapat, ada kenaikan tunjangan DPR dan sebagainya. Buat pulsa saja ternyata Rp15 juta setiap bulan. Pengen ngerti saya, beras merek apa yang harganya Rp12 juta untuk dikonsumsi selama satu bulan”, ujarnya dengan nada heran.
Ia juga menegaskan kekhawatirannya terhadap kondisi bangsa.
“Wis wedi (takut) aku, mugo-mugo (semoga) dapat syafaat Kanjeng Nabi kabeh, tapi pancen ya Allah, nemen (keterlaluan)”, tuturnya.
Sindiran untuk Para Menteri
Selain DPR, Gus Kautsar juga mengkritik sejumlah menteri yang menurutnya tidak peka terhadap situasi sosial dan politik. Ia mencontohkan seorang menteri yang mengaku tidak mengetahui adanya aksi demonstrasi dengan korban jiwa karena sibuk mengikuti rapat terbatas.
“Bayangkan, menteri, orang paling mulia di negeri ini, rata-rata tidak memikirkan bahkan tidak ingin tahu apa yang terjadi di masyarakat”, ucapnya.
Ia membandingkan sikap itu dengan lurah yang dinilainya lebih dekat dengan rakyat. Ia juga menegaskan bahwa pejabat seharusnya tidak mengabaikan peristiwa meninggalnya warga dalam aksi demonstrasi.
“Menteri rapat tidak membicarakan ada yang meninggal dunia di hadapannya, tidak mau tahu”, tegasnya.
Gus Kautsar menutup kritiknya dengan menyinggung lemahnya pengelolaan sumber daya negara. Ia menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya manusia, tetapi pemerintah tetap kesulitan mengelola potensi pajak yang melimpah.
Respons DPR dan Pemerintah
Menanggapi polemik tunjangan DPR, pimpinan DPR RI memastikan akan mencabut sejumlah kebijakan. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menyampaikan keputusan itu usai menerima laporan dari pimpinan partai politik yang memiliki wakil di DPR.
“DPR akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri”, kata Prabowo di Istana Negara, Minggu (31/8/2025).
