KABARREPUBLIK.ID | Gorontalo – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo memperkuat sistem pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Aston Hotel Kota Gorontalo, Selasa (4/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan seluruh pejabat administrator dalam satu panel untuk mempublikasikan standar pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini melibatkan unsur pemerintah, akademisi, kepala sekolah, guru, media, organisasi masyarakat, serta perwakilan masyarakat.
Seluruh peserta membahas standar pelayanan agar lebih mudah diakses, seragam, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Setiap bidang dan UPTD memaparkan standar pelayanan secara terbuka. Perwakilan satuan pendidikan juga menyampaikan standar pelayanan yang telah diterapkan.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo menandatangani kerja sama dengan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK) terkait pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dan Guru Bimbingan Konseling.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi langkah strategis untuk membangun pelayanan pendidikan yang semakin berkualitas.
“Program seperti ini adalah pijakan untuk terus membangun pelayanan publik yang semakin adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, kita ingin menghadirkan layanan pendidikan yang semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Gorontalo,” ujar Sudarman Samad.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Siti Maria Igirisa Lahidjun, memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan forum tersebut.
Ia menilai kegiatan itu menjadi momentum penting dalam membangun sinergi antar lembaga dan meningkatkan keterbukaan pelayanan.
“Saya bangga karena ini forum pertama semua pejabat administrator bisa panel bersama untuk mempublikasikan standar pelayanan. Ini baru terjadi pada masa Pak Kadis Darman. Ini performa terbaik dinas,” ujarnya.
Forum Konsultasi Publik menghasilkan berbagai masukan dari peserta. Selanjutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo akan menjadikan seluruh rekomendasi sebagai dasar penyempurnaan standar pelayanan.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat tata kelola pelayanan pendidikan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
