KABARREPUBLIK.ID | Kota Gorontalo — Beda dengan daerah lain di Provinsi Gorontalo, saat Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara dan Boalemo kecipratan banyak bantuan melimpah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, justru Pemerintah Kota Gorontalo kesulitan menerima bantuan untuk masyarakat dari Pemprov.
Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan sikap Pemerintah Kota Gorontalo yang dinilai kurang memberikan ruang terhadap pelaksanaan program bantuan dari Pemprov.
Sejumlah mekanisme yang diterapkan disebut membuat proses penyaluran bantuan menjadi lebih panjang dan berpotensi memperlambat realisasi di lapangan.
“Saya meyakini komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk membantu masyarakat Kota Gorontalo, namun sayangnya, sikap Walikota terhadap Pemrov itu sendiri kurang responsif dan cenderung mencurigai bantuan yang akan diberikan untuk masyarakat, diduga menakut-nakuti dengan ancaman laporan ke APH, harus dapat rekomendasi dari Lurah dan Lurah harus melaporkan ke Walikota jika ada rencana bantuan dari Pemprov, birokrasi berbelit seperti ini membuat bantuan lambat sampai ke masyarakat,” Ujar Rizal Agu, Aktivis Gorontalo yang hari ini menduduki jabatan sebagai wakil koordinator pusat Forum Mahasiswa Nusantara, Jum’at (07/08/2026).
Selama ini menurutnya, Pemprov selalu hadir ditengah masyarakat dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk merealisasikan program kerakyatan.
Rizal berharap Walikota Adhan Dambea memberikan dukungannya terhadap program Pemprov di Kota Gorontalo.
“Walikota jangan malu-malu menerima bantuan program dari Pemprov, namanya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, wajib disupport dan jangan terkesan mempersulit, kasihan masyarakat Kota Gorontalo,” ketusnya.
