Daerah  

Gusnar Minta Perangkat Daerah Tindaklanjuti Status Izin Perusahaan Tambang di Bone Bolango

KABAR REPUBLIK – Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta perangkat daerah segera menindaklanjuti status perizinan perusahaan pertambangan di Kabupaten Bone Bolango. Ia mendorong langkah administratif dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan.

Gusnar menyampaikan arahan tersebut saat menerima massa aksi bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo seusai rapat paripurna DPRD, Senin (5/10/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah tuntutan masyarakat terkait persoalan pertambangan di Gorontalo.

Dalam pertemuan tersebut, Gusnar meminta perwakilan massa menginventarisasi seluruh persoalan secara terperinci. Langkah itu diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

Baca Juga :  Beda Kelas, Gubernur Gusnar Dapat Anggaran 5,3 Miliar, Walikota Adhan Dambea Dapat TV LED

“Adik-adik semua yang mengatasnamakan dan mewakili mereka, coba diinventarisir permasalahannya apa saja. Itu harus terinventarisir bagus karena kita mencari penyelesaian masalah,” kata Gusnar.

Salah satu persoalan yang mengemuka menyangkut aktivitas perusahaan pertambangan di Bone Bolango. Pembahasan turut menyinggung PT Celebes Bone Mineral dan PT Bumi Nusantara Perkasa Gorontalo (BNPG).

Perangkat daerah terkait menjelaskan bahwa izin PT Celebes Bone Mineral telah berakhir pada September 2025. Namun, hingga pertemuan tersebut, belum ada penegasan dari Kementerian ESDM mengenai perpanjangan izin perusahaan tersebut.

Baca Juga :  Pemprov Gorontalo Salurkan Bantuan Usaha Tahap II Untuk 289 Pelaku UMKM di Tapa-Bulango

Menanggapi informasi itu, Gusnar meminta perangkat daerah segera menyurati perusahaan dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Bikin surat ke dia, stop. Lalu bisa bikin surat ke Dirjen. Ini sudah selesai,” ujarnya.

Gusnar juga menjelaskan batas kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, kewenangan perizinan tersebut berada pada pemerintah pusat sehingga gubernur tidak dapat mengambil alih prosesnya.

“Jadi secara hukum gubernur tidak memiliki hak. Tidak bisa. Memang urusannya ini urusan Menteri. Saya tidak bisa mencampuri. Kalau saya mencampuri, justru saya yang salah,” tegasnya.

Baca Juga :  Sikapi Pernyataan Wali Kota, Pemprov Gorontalo Respons Tenang, Tegaskan Mekanisme RUPS BSG Transparan

Selain membahas pertambangan, Gusnar menyampaikan perkembangan rencana pembangunan akses jalan menuju Pinogu. Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan dukungan anggaran kepada pemerintah kabupaten.

Dukungan tersebut mencakup penyusunan studi kelayakan, Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lingkungan. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pembangunan akses menuju wilayah Pinogu.

Gusnar berharap seluruh tuntutan masyarakat mendapat tindak lanjut melalui pembahasan yang terukur. Ia juga mendorong keterlibatan pihak terkait agar setiap langkah penyelesaian memiliki dasar hukum dan sesuai kewenangan.

**Cek berita dan artikel terbaru dengan ikuti WhatsApp Channel KABAR REPUBLIK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *