Data Pendidikan Jadi Senjata Baru Gorontalo Perbaiki Kualitas Sekolah

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menerima kunjungan Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo bersama jajaran di rumah dinas gubernur, Kamis (2/10/2025). (Foto: Redaksi).

KABARREPUBLIK.ID – Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai mengubah cara meningkatkan mutu pendidikan. Fokusnya bukan lagi hanya pada pembangunan ruang kelas atau penambahan fasilitas, tetapi pada pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan.

Perubahan ini ditegaskan Gubernur Gusnar Ismail saat bertemu Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo, Rudi Syaifullah, di rumah dinas gubernur, Kamis (2/10/2025).

Ucapan

Gubernur menegaskan pentingnya ‘Rapor Pendidikan’ sebagai alat ukur mutu sekolah. Ia menyebut data hasil asesmen dan survei nasional dapat membantu pemerintah daerah mengenali kelemahan tiap sekolah dengan tepat.

Baca Juga :  Gubernur Gorontalo Sambut Pangdam XIII/Merdeka dengan Adat Mopotilolo

“Kita tidak bisa memperbaiki mutu tanpa tahu di mana letak masalahnya. Rapor Pendidikan memberi arah bagi kita”, kata Gusnar.

Rudi Syaifullah menjelaskan bahwa ‘Rapor Pendidikan’ memuat data objektif yang bisa digunakan sekolah dan dinas pendidikan untuk menentukan langkah pembenahan. Ia juga mengapresiasi Pemprov Gorontalo atas pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang berjalan lancar dan transparan.

Baca Juga :  Densus 88 Tanamkan Semangat Kebangsaan di SMK 2 Limboto

Kebijakan ini memberi dampak langsung bagi masyarakat, terutama siswa dan guru di daerah terpencil. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan, pelatihan, dan fasilitas secara lebih tepat sasaran karena memiliki data yang jelas.

Baca Juga :  Gladi Bersih TKA 2026 Dimulai, Sekolah Diminta Siapkan CBT Sync dan Sinkronisasi Server

“Kita tidak hanya mengejar angka partisipasi, tetapi memastikan kualitas belajar anak-anak Gorontalo terus meningkat”, tegas Gusnar.

Langkah ini menandai perubahan paradigma pendidikan di Gorontalo. Pemerintah kini mengutamakan kebijakan berbasis bukti dan data yang menempatkan kebutuhan siswa sebagai prioritas utama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *