KABAR REPUBLIK — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo memperkuat tata kelola digital melalui penyelarasan perencanaan program dan pengelolaan aplikasi.
Upaya tersebut menjadi fokus keikutsertaan Dikbud dalam Sosialisasi Penyusunan Arsitektur Pemerintah Digital serta Evaluasi Kinerja Aplikasi dan Infrastruktur Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Integritas Inspektorat Provinsi Gorontalo. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, membuka kegiatan yang membahas arah pengembangan sistem digital di lingkungan pemerintah provinsi.
Dikbud Gorontalo mengutus Ketua Tim Kerja Penyusunan Dokumen Perencanaan, Ramiz Soleman, untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Ramiz hadir mewakili Sekretaris Dinas bersama anggota tim kerja, Oscar Pasambuna, dan perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dikbud. Ramiz menjelaskan bahwa keikutsertaan Dikbud bertujuan memahami arah penyusunan arsitektur pemerintah digital.
Pemahaman tersebut membantu Dikbud menyelaraskan perencanaan program dan pengelolaan aplikasi dengan kebijakan digital Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam arahannya, Sofian Ibrahim menegaskan pentingnya arsitektur pemerintah digital sebagai acuan perencanaan, penganggaran, pembangunan, dan evaluasi.
Ia mendorong setiap perangkat daerah menyusun arah pengembangan sistem yang selaras dengan kebutuhan pemerintahan. Selain itu, Sofian meminta perangkat daerah memetakan kondisi aktual layanan, proses bisnis, data, dan aplikasi.
Ia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi peluang berbagi pakai sistem sebelum mengembangkan aplikasi baru.
Sosialisasi tersebut mencakup pengenalan pemerintah digital dan arsitekturnya, teknis komputasi arsitektur, serta evaluasi kinerja aplikasi dan infrastruktur. Para pemateri, termasuk Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, memberikan penjelasan mengenai materi tersebut.
Melalui kegiatan ini, Dikbud Gorontalo memperkuat pemahaman tentang pentingnya perencanaan program yang terintegrasi dengan tata kelola digital. Langkah ini mendukung upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan keselarasan pengelolaan layanan, data, dan aplikasi antarperangkat daerah.
