KABARREPUBLIK.ID, Gorontalo — Aneh, disaat Gubernur Gusnar Ismail menjalankan perintah Presiden Prabowo soal pertambangan, bukannya didukung oleh Anggota DPRD dari Partai Gerindra, Gubernur malah diserang dan disalahkan.
Lihat saja bagaimana Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra Limonu Hippy pada saat Rapat Paripurna, Senin (09/03/2026).
Dengan lantangnya ia meminta agar Gubernur Gorontalo mengeluarkan diskresi untuk para penambang ilegal di Gorontalo.
“Aktivitas pertambangan rakyat selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat dan secara tidak langsung turut membantu menekan angka kemiskinan,” katanya saat itu.
Sama halnya dengan Anggota Legislatif Partai Gerindra DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, menurutnya, penertiban tambang ilegal justru membuat masyarakat jadi sulit dan menyalahkan Gubernur Gorontalo.
“Sikap Gubernur tidak respek terhadap penderitaan rakyat. Birokrasi untuk rakyat kecil dibuat berlarut-larut, sementara penindakan represif terus berjalan tanpa ada inisiatif membentuk tim khusus yang berpihak pada penambang lokal,” ujarnya.
Sikap dari para Anggota DPRD yang berasal dari Partai Gerindra ini menimbulkan pertanyaan publik, kenapa Gubernur Gorontalo diserang karena menjalankan perintah Presiden Prabowo yang notabene adalah Pimpinan Tertinggi di Partai Gerindra?e
Sharusnya, sebagai kader Gerindra yang berada dilembaga legislatif mendukung dan mengamankan perintah Presiden Prabowo, bukan sebaliknya.
