KABAR REPUBLIK — Menghadapi musim kekeringan yang semakin meluas di sejumlah wilayah, Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie mengambil sejumlah langkah untuk meringankan beban masyarakat.
Sedikitnya tiga intervensi dilakukan, yakni menjaga keterjangkauan pangan, memperkuat usaha masyarakat melalui bantuan UMKM, serta memastikan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak.
Langkah tersebut menjadi respons pemerintah terhadap dampak kemarau yang mulai dirasakan masyarakat. Berdasarkan data BPBD Provinsi Gorontalo per 30 Agustus 2026, kekeringan telah berdampak pada 7.542 kepala keluarga atau 23.205 jiwa yang tersebar di empat kabupaten, 27 kecamatan, dan 72 desa.
Gubernur Gusnar mengatakan dampak musim kemarau tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi warga. Karena itu, pemerintah memilih melakukan intervensi langsung pada kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat.
“Kurang lebih satu minggu ini, saya ada di lapangan terus, kerjaannya cuma tiga yakni menyerahkan bantuan UMKM, kedua pasar murah bersubsidi dan ketiga bagi-bagi air bersih karena sebagian besar warga kita sudah kekurangan air,” ujar Gusnar, Rabu (2/9/2026).
Pertama, Menjaga Pangan dan Daya Beli Rakyat
Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah bersubsidi untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Salah satunya dilaksanakan di Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Rabu (2/9/2026).
Sebanyak 2.000 paket bahan pokok disiapkan dengan harga Rp95.000 per paket. Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar yang jika ditotal mencapai sekitar Rp270.000.
Sejumlah komoditas dijual dengan harga subsidi. Beras lima kilogram misalnya, cukup ditebus Rp25.000, sementara cabai yang di pasar tradisional mencapai sekitar Rp130.000 per kilogram dijual Rp10.000 untuk seperempat kilogram.
Selain itu tersedia telur 10 butir, bawang merah setengah kilogram, minyak goreng satu liter dan gula pasir yang masing-masing dijual Rp10.000. Ayam broiler juga tersedia dengan harga Rp20.000.
Bagi warga, pasar murah tersebut menjadi ruang untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih ringan di tengah tekanan harga pangan.
“Ya Allah pak, beras lima kilo saja mo beli di Indomaret sampai Rp97 ribu. Di sini cuma 25 ribu. Rica sekilo di pasar sekarang jadi Rp130 ribu pak. Jadi torang bersyukur ada pasar murah ini. Terima kasih Pak Gubernur,” ujar Vivin Ishak, salah satu warga.
Kedua, Menjaga Usaha Rakyat Tetap Berjalan
Tidak hanya menyasar kebutuhan pangan rumah tangga, pemerintah juga memberikan perhatian kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ikut menghadapi tekanan ekonomi akibat menurunnya daya beli.
Data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan mencatat sebanyak 972 pelaku UMKM telah menerima intervensi dalam bentuk bantuan bahan produksi.
Penerima tersebar di Kota Gorontalo sebanyak 395 orang, Kabupaten Gorontalo 397 orang, dan Bone Bolango 180 orang.
Bantuan diberikan sesuai jenis usaha. Pelaku kios memperoleh bahan produksi seperti mie instan, minyak goreng, gula pasir dan susu kental manis. Pelaku warung makan menerima beras, minyak goreng dan gula pasir.
Sementara pembuat kue mendapatkan gula pasir, susu kental manis, tepung terigu dan mentega. Adapun penjual gorengan memperoleh minyak goreng, tepung terigu dan tepung beras.
Penyaluran bantuan untuk pelaku UMKM di Gorontalo Utara, Boalemo dan Pohuwato direncanakan mulai dilakukan pekan depan.
Saat menyerahkan bantuan di Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Gusnar menegaskan agar bantuan tersebut digunakan sebagai modal untuk mengembangkan usaha, bukan untuk kebutuhan konsumsi.
“Bantuan ini adalah modal usaha yang kami berikan dalam bentuk bahan produksi. Harus kita syukuri, tidak boleh dihabiskan untuk dikonsumsi, tapi harus dikembangkan,” tegas Gusnar.
Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie juga meminta penerima mengelola bantuan secara profesional agar usaha tetap berkembang dan memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga.
“Kalau usahanya berhasil, tentu akan meningkatkan pendapatan warga. Jadi saya berharap bantuan ini benar-benar dikelola secara profesional,” tutur Idah.
Ketiga, Memastikan Rakyat Mendapatkan Air Bersih
Ketersediaan air menjadi persoalan mendesak seiring meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Pemerintah bersama sejumlah pihak terus mendistribusikan air bersih ke desa-desa yang mengalami kekurangan pasokan.
Di Desa Modelomo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Gubernur Gusnar bahkan turun langsung membantu warga mengambil air dari mobil tangki BPBD. Sebanyak 11.700 liter air bersih disalurkan kepada masyarakat pada kesempatan tersebut.
Hingga 30 Agustus 2026, total 1.093.000 liter air bersih telah didistribusikan ke rumah-rumah warga terdampak. Distribusi dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi II, BPBD Provinsi Gorontalo, BPBD Bone Bolango, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Polri, BPBPK, PMI, serta BPBD Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Gorontalo Utara.
Gubernur Gusnar sebelumnya juga telah menggelar rapat bersama Forkopimda dan mendengarkan usulan pemerintah kabupaten/kota terkait penetapan status Tanggap Darurat Kekeringan.
Tiga langkah tersebut menunjukkan respons Pemprov Gorontalo terhadap dampak musim kemarau, mulai dari menjaga kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, mempertahankan keberlangsungan usaha kecil, hingga memenuhi kebutuhan dasar berupa air bersih.
Di tengah musim kekeringan, pemerintah memastikan intervensi tidak berhenti pada penanganan dampak, tetapi diarahkan untuk membantu masyarakat tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan aktivitas ekonomi.
