KABAR REPUBLIK — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Gorontalo memperkuat kinerja organisasi dan layanan pendidikan melalui Reformasi Birokrasi Tematik.
Dikbud membahas penguatan tersebut bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, Selasa (8/9/2026). Pendampingan berlangsung di ruang kerja Kepala Dikbud Provinsi Gorontalo sejak pukul 09.00 wita hingga selesai.
Tim membahas penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik sebagai instrumen pelaksanaan agenda reformasi di lingkungan Dikbud.
Kepala Dikbud Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, menegaskan pentingnya perubahan cara kerja dalam agenda tersebut.
“Reformasi birokrasi harus kita tempatkan sebagai kerja perubahan yang nyata, bukan sekadar pemenuhan dokumen. Rencana Aksi RB harus menjadi peta jalan yang menuntun organisasi bekerja lebih cerdas, lebih adaptif, dan semakin berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Sudarman juga mendorong aparatur pendidikan menjaga profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Ia menilai evaluasi, kolaborasi, dan inovasi perlu masuk dalam pengelolaan sektor pendidikan.
Untuk mendukung agenda tersebut, Biro Organisasi menghadirkan Kepala Bagian yang menangani Reformasi Birokrasi, Pejabat Fungsional, dan Tim RB.
Sementara itu, Dinas Dikbud Provinsi Gorontalo melibatkan Sekretaris Dinas, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Fungsional Perencana, serta Tim RB Dinas Dikbud.
Kedua tim membahas keterkaitan agenda reformasi dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembahasan juga menyesuaikan rencana aksi dengan tugas dan kebutuhan sektor pendidikan.
Selain itu, pendampingan mempertemukan unsur organisasi, perencanaan, kepegawaian, dan pelaksana reformasi birokrasi dalam satu proses penyusunan.
Dinas Dikbud melaksanakan pendampingan tersebut sebagai tindak lanjut surat permohonan kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dan Tim pada Senin (7/9/2026).
Melalui proses ini, Dinas Dikbud menyusun rencana aksi dengan sasaran kerja yang jelas dan dapat dilaksanakan. Rencana tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi Dikbud dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi sesuai tugas organisasi.
