KABARREPUBLIK.ID, Gorontalo — Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalankan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara profesional dan bebas nepotisme.
Idah menyampaikan pernyataan tersebut saat memimpin Rapat Pagi perdana tahun 2026. Rapat tersebut diikuti seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan berlangsung di lingkungan Pemprov Gorontalo, Senin (5/1/2026).
Ia menyatakan pemerintah menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja. Pemerintah juga mempertimbangkan rekam jejak aparatur melalui sistem manajemen talenta yang terukur.
Idah menjelaskan bahwa pemerintah memandang restrukturisasi OPD sebagai langkah strategis. Ia menilai struktur organisasi saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Ia menyebut tantangan tersebut mencakup ekonomi digital dan perubahan iklim. Menurutnya, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Idah juga menekankan pentingnya birokrasi yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik. Ia juga menolak pola kerja yang mengedepankan ego sektoral antarperangkat daerah.
“Setiap kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Kita membangun birokrasi yang bekerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri,” ujar Idah.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi segera melaksanakan rotasi jabatan. Pemerintah juga menyiapkan penugasan staf ahli dan penyesuaian pejabat eselon II, III, dan IV. Idah memastikan seluruh proses penataan jabatan berjalan transparan. Ia menegaskan proses tersebut tidak memerlukan pendekatan personal kepada pimpinan daerah.
