Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Gus Kautsar, mengkritik keras tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Ia menyoroti besarnya tunjangan pulsa dan beras yang diterima anggota dewan, yang menurutnya tidak masuk akal di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
“Dewan-dewan rapat-rapat, ada kenaikan tunjangan DPR dan sebagainya, buat pulsa saja ternyata Rp15 juta setiap bulan,” ungkap Gus Kautsar dalam tayangan YouTube Mustofa TV. Ia juga mempertanyakan alokasi tunjangan beras sebesar Rp12 juta per bulan. “Pengen ngerti saya, beras merek apa yang harganya Rp12 juta untuk dikonsumsi selama satu bulan,” tanyanya heran. “Mek aku penasaran, beras model apa yang mereka untxx saudara-saudara, yang sampai membutuhkan Rp12 juta/bulan,” tambahnya, dengan nada yang menunjukkan rasa ketidakpercayaan.
Gus Kautsar mengungkapkan kekhawatirannya dan harapannya mendapat syafaat Nabi. “Wis wedi (takut) aku, mugo-mugo (semoga) dapat syafaat kanjeng Nabi kabeh (semua), tapi pancen ya Allah, nemen (keterlaluan),” tuturnya. Kritikannya tidak hanya tertuju pada tunjangan DPR, tetapi juga menyasar sikap beberapa menteri yang dianggapnya kurang peka terhadap kondisi politik dan sosial di Indonesia.
Ia mencontohkan tanggapan seorang menteri ketika ditanya wartawan mengenai aksi demonstrasi yang mengakibatkan korban jiwa. “Bagaimana tanggapan Anda terkait demo?” tanya wartawan. “Demo? Mohon maaf, saya seharian ini rapat terbatas,” jawab menteri tersebut. Gus Kautsar menilai tanggapan tersebut sangat mengejutkan.
“Coba bayangkan, menteri, orang paling mulia di antara yang paling mulia di negeri ini, rata-rata tidak memikirkan bahkan tidak ingin tahu apa yang terjadi di masyarakat,” ucap Gus Kautsar dengan nada kecewa. Ia membandingkan sikap menteri tersebut dengan sikap seorang lurah yang lebih dekat dengan rakyat. “Menteri itu pak, makanya kalau lurah, acaranya moncing-mancing, maklum,” sindirnya.
Gus Kautsar melanjutkan kritikannya dengan menyoroti sikap menteri yang terlihat acuh terhadap peristiwa meninggalnya beberapa warga saat demonstrasi. “Lha wong menterinya rapat tidak membicarakan ada yang meninggal dunia di hadapannya, menteri, tidak mau tahu,” tegasnya. Ia mengakhiri kritiknya dengan menyayangkan banyaknya sumber daya manusia di Indonesia namun tetap kesulitan dalam mengelola sumber daya pajak yang melimpah. “Melas hatinya presiden, ketika presiden mengatakan, ribuan sumber daya di Indonesia, tapi sumber kaya pajak di mana-mana, terus ini mok rayakan apa,” pungkasnya.
Menanggapi polemik tunjangan DPR, pimpinan DPR berencana mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo Subianto setelah menerima laporan dari pimpinan partai politik yang memiliki wakil di DPR. “DPR akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan ke luar negeri,” kata Prabowo di Istana Negara, Minggu, 31 Agustus 2025.
