KABARREPUBLIK.ID — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. KPK memanggil pengusaha beras Billy Haryanto alias Billy Beras untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Senin, (29/9/2025).
KPK mendalami aliran dana dan peran pihak swasta dalam proyek strategis tersebut. Nama Billy mencuat karena dugaan penerimaan dana dari sejumlah proyek infrastruktur perkeretaapian. Kasus ini menyita perhatian publik karena menyeret banyak nama besar dan berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.
Profil dan Jejak Bisnis Billy Haryanto
Billy Haryanto dikenal sebagai pengusaha beras asal Sragen, Jawa Tengah. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta. Selain aktif di dunia usaha, Billy juga disebut memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Dalam persidangan kasus suap DJKA yang menyeret Direktur PT. Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, jaksa membeberkan nama Billy Haryanto. Ia diduga menerima Rp3,2 miliar dari proyek jalur Solo Balapan-Kalioso (JGSS 4).
KPK juga menelusuri dugaan penerimaan dana lain: Rp2,2 miliar dari proyek di Balai Teknik Jawa Timur dan Rp1,6 miliar dari proyek Bogor-Sukabumi. Jika dijumlahkan, total dana yang mengalir kepada Billy mencapai Rp7 miliar.
Kasus Berawal dari OTT Tahun 2023
Kasus korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Tengah. Sejak saat itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka, terdiri dari pejabat Kemenhub dan pihak swasta.
KPK juga menelusuri dugaan keterlibatan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Beberapa saksi menyebut bahwa Budi Karya menitipkan kontraktor, termasuk Billy Haryanto, untuk mengerjakan proyek di lingkungan DJKA.
Keterangan Saksi dan Sikap KPK
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, mantan pejabat Kemenhub Harno Trimadi menyampaikan bahwa nama Billy muncul dalam arahan langsung dari Menteri Perhubungan terkait pelaksanaan proyek.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tim penyidik sedang mendalami peran Billy.
“Kami memeriksa BH sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Timur”, ujar Budi Prasetyo.
KPK menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Status sosial, jabatan, atau hubungan keluarga tidak akan memengaruhi proses penyidikan.
KPK Ajak Publik Awasi Kasus Korupsi Transportasi
Hingga kini, Billy Haryanto belum menyampaikan pernyataan resmi terkait pemeriksaan tersebut. KPK juga belum mempublikasikan detail materi pemeriksaan. Lembaga antirasuah itu menegaskan komitmen untuk menuntaskan kasus ini.
KPK mendorong masyarakat agar ikut mengawasi penggunaan anggaran negara di sektor transportasi dan melapor jika menemukan indikasi korupsi dalam proyek pemerintah.
Kasus DJKA ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional, terutama yang berdampak langsung pada kepentingan publik.
