KABARREPUBLIK.ID, Gorontalo – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menemui massa aksi Aliansi Bar Bar di Kantor Gubernur, Kamis (2/4/2026). Gubernur menerima aspirasi terkait pertambangan, beasiswa, dan infrastruktur.
Massa aksi yang dipimpin Usman Djauhari dan Kevin Tolinggi menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka menyoroti dugaan praktik oknum OPD dalam kewenangan pertambangan.
Selain itu, mereka mempertanyakan legalitas PT PETS dan konflik dengan KUD Dharma Tani.
“Legalitas perusahaan ini terbit di pemerintahan gubernur yang lama, dan aktivitasnya kami nilai tidak sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kevin.
Massa aksi juga menuntut keadilan bagi penambang lokal. Mereka meminta PT Gorontalo Mineral memberi ruang bagi masyarakat. Mereka juga mendesak percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Jangan sampai hanya karena persoalan IPR ini akan terjadi konflik besar-besaran,” ujar Usman.
Gubernur merespons tuntutan tersebut secara langsung. Ia memerintahkan Inspektur untuk memeriksa data terkait dugaan pelanggaran oleh Kepala Dinas ESDM. Ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi.
“Saya tidak terima rakyat saya dianggap menjual emas ilegal, makanya kami akan terus mencari solusi agar WPR ini bisa segera terbit,” tegas Gusnar.
Gubernur menjelaskan posisi hukum terkait PT PETS dan KUD Dharma Tani. Ia menyebut perkara tersebut sudah memiliki putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ia meminta pihak yang keberatan menempuh jalur hukum.
Selain itu, Gubernur mengingatkan perusahaan agar menghormati hak masyarakat. Ia juga menyampaikan rencana perbaikan sistem beasiswa. Pemerintah akan mengevaluasi skema seleksi agar tepat sasaran.
Terakhir, Gubernur menyinggung pembangunan akses jalan ke Kecamatan Pinogu. Ia menjelaskan kendala anggaran dan status kawasan taman nasional. Namun demikian, ia mendorong percepatan kelengkapan dokumen.
“Tugas kita sekarang adalah bagaimana melengkapi dokumen pembangunan akses jalan Pinogu agar anggaran yang lebih besar bisa masuk,” pungkasnya.
Dengan demikian, pertemuan ini memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi konkret dan berkelanjutan.
