KABAR REPUBLIK – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, mendorong perluasan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekolah yang belum menerima program tersebut.
Idah menyampaikan hal tersebut, saat meninjau pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Jumat (4/9/2026).
Idah yang juga menjabat Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo menegaskan seluruh sekolah berhak menerima manfaat program MBG.
Ia memastikan tidak ada persyaratan khusus yang membuat sekolah tidak mendapat layanan tersebut.
“Tidak ada syarat untuk sekolah. Semua wajib menerima MBG. Tetapi, setiap wilayah diharapkan memiliki SPPG, karena satu SPPG itu menangani sekitar 1.000 sampai 2.000 penerima manfaat,” jelas Idah.
Idah menjelaskan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi salah satu faktor utama dalam perluasan layanan MBG.
Menurutnya, satu SPPG harus melayani penerima manfaat dalam jumlah besar. Karena itu, kapasitas dapur SPPG menentukan kemampuan layanan di setiap wilayah.
“Jadi kalau ada sekolah yang belum menerima sampai saat ini, itu tergantung dari dapur SPPG-nya, siap atau tidak. Intinya bukan karena sekolahnya, tapi tergantung kesiapan SPPG di sekitarnya,” ujarnya.
Idah menjelaskan cakupan penerima manfaat MBG tidak hanya berasal dari kalangan pelajar. Program tersebut juga mencakup balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan layanan setiap SPPG cukup besar. Pemerintah karena itu terus mendorong penambahan kapasitas layanan di berbagai wilayah.
Idah mengatakan pemerintah juga menerapkan persyaratan tertentu dalam penyelenggaraan SPPG. Pemerintah melibatkan investor dalam pembangunan dan penyediaan dapur SPPG.
Saat ini, Gorontalo memiliki 90 SPPG. Sebagian SPPG masih menjalani proses evaluasi oleh Badan Gizi Nasional.
Selain itu, pemerintah menyiapkan 22 dapur SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penambahan tersebut menjadi salah satu upaya memperluas jangkauan layanan MBG di Gorontalo.
“Jumlah SPPG saat ini masih 90. Belum ada tambahan dapur yang beroperasi karena semuanya dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional. SPPG yang tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat pasti ditutup sementara untuk dilengkapi,” tuturnya.
Idah menyampaikan permohonan maaf kepada sekolah yang belum menerima manfaat MBG. Ia menegaskan kondisi tersebut bukan karena sekolah tidak memenuhi persyaratan.
Menurut Idah, kesiapan SPPG di wilayah masing-masing menjadi faktor utama dalam penyaluran MBG. Pemerintah terus mendorong kesiapan dan penambahan SPPG agar cakupan layanan semakin luas.
Idah berharap seluruh sekolah di Gorontalo dapat memperoleh manfaat MBG seiring bertambahnya kapasitas layanan SPPG.
