KABAR REPUBLIK – Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie mendorong perempuan mengambil peran strategis dalam birokrasi, politik, dan kehidupan sosial. Ia menilai keterlibatan perempuan perlu menghasilkan kontribusi nyata dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan publik.
Idah menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi narasumber Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2 di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026). Podcast itu mengangkat tema “Kepemimpinan Perempuan dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah”.
Dalam diskusi tersebut, Idah menegaskan bahwa keterlibatan perempuan tidak boleh sekadar memenuhi kuota formalitas. Perempuan perlu memperoleh ruang untuk memimpin dan menentukan arah kebijakan pemerintahan.
“Sering kali kita mendengar bahwa keterlibatan perempuan di birokrasi atau politik hanya memenuhi kuota formalitas belaka. Padahal, ketika perempuan memegang kendali kepemimpinan, keputusan publik yang diambil menjadi jauh lebih inklusif, komprehensif, dan peka terhadap kebutuhan seluruh kelompok,” ungkap Idah.
Menurut Idah, perempuan memiliki perspektif penting dalam tata kelola pemerintahan. Perspektif tersebut dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI). Prinsip tersebut perlu hadir dalam setiap kebijakan pembangunan agar seluruh masyarakat memperoleh kesempatan, pelayanan, dan perlindungan yang setara.
“Sentuhan inklusi itu sangat penting. Kepemimpinan perempuan seperti saya tentu membawa perspektif emosional yang kuat, ketelitian dan empati yang tinggi dalam birokrasi. Kemudian kepemimpinan perempuan dalam birokrasi membawa keseimbangan kebijakan,” jelasnya.
Idah juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah. Isu tersebut meliputi kesejahteraan keluarga, pemenuhan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Karena perempuan cenderung lebih peka terhadap isu-isu domestik dan sosial, seperti kesejahteraan keluarga, menyediakan gizi anak, perlindungan perempuan dan anak serta hak kelompok disabilitas. Sementara representasi nyata, kehadiran perempuan di pemerintahan membuktikan bahwa ruang publik di Gorontalo semakin terbuka dan setara dengan siapa saja yang kompeten,” papar Wagub Idah.
Sebagai Wakil Gubernur Gorontalo perempuan pertama, Idah berharap semakin banyak perempuan mengambil posisi strategis dalam pemerintahan dan pembangunan. Ia menilai partisipasi tersebut dapat memperkaya sudut pandang dalam merumuskan kebijakan publik.
Melalui forum tersebut, Idah juga menekankan pentingnya membuka kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berkontribusi. Dengan demikian, perempuan dapat mengambil peran dalam berbagai sektor sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif.
Sebagai informasi, Podcast Lead Talks Seri Pengarusutamaan GEDSI Episode 2 merupakan program diskusi yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri. Program ini membahas strategi penguatan kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan.














