KABAR REPUBLIK | Bone Bolango — Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat sektor perikanan melalui bantuan sarana produksi dan perlindungan kerja bagi nelayan.
Pemerintah menyerahkan bantuan tersebut di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Inengo, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (19/8/2026).
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyerahkan empat kapal penangkap ikan, 51 mesin tempel 15 PK, 13 alat pemantauan kapal atau VMS, 21 motor coolbox, dan empat chest freezer.
Selain sarana perikanan, pemerintah juga memberikan perlindungan kerja bagi nelayan. Sebanyak 500 nelayan menerima asuransi melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga memberikan sertifikasi kecakapan kepada 90 nelayan. Program tersebut mendukung peningkatan kapasitas sekaligus perlindungan nelayan dalam menjalankan aktivitasnya.
Gusnar meminta nelayan memanfaatkan seluruh bantuan secara optimal. Ia juga mengingatkan penerima agar menjaga sarana tersebut dalam jangka panjang.
“Cool box ini jangan cuma sampai 1-2 bulan. Saya harap, jangan cuma hari ini ada boxnya besok sudah tidak ada. Jangan dijadikan bentor motor ini. Setuju? Apa yang dibantukan oleh pemerintah, jaga baik-baik,” kata Gusnar.
Pemerintah membayar premi BPJS Ketenagakerjaan sekitar Rp16.800 per nelayan selama satu tahun. Program itu memberikan perlindungan ketika nelayan mengalami kecelakaan kerja.
Gusnar mengatakan pemerintah terus menjaga nelayan agar dapat bekerja dengan aman. Ia juga menegaskan komitmen tersebut melibatkan DPRD, pemerintah kabupaten, aparat keamanan, dan pemerintah kecamatan.
“Anggaran kita ini sedikit. Tapi kemauan dan tanggung jawab kami, bersama anggota dewan, pak bupati, aparat keamanan, camat, dan lain-lain selalu tetap fokus menjaga, agar bapak ibu bisa bekerja dengan tenang,” ungkap Gusnar.
Gusnar menjelaskan pemerintah menyusun bantuan berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemerintah bersama DPRD membahas aspirasi tersebut dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Menurut Gusnar, aspirasi nelayan menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun program. Pemerintah kemudian mengarahkan program tersebut untuk menjawab kebutuhan nelayan di lapangan.
