Daerah  

Perluas Cakupan Sektor Usaha, Gusnar Siapkan Pembaruan Aturan Perizinan di Gorontalo

KABAR REPUBLIK – Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan perluasan cakupan sektor usaha melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Langkah ini bertujuan menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan dunia usaha sekaligus memperkuat iklim investasi.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-111, Senin (5/10/2026). Agenda rapat membahas tingkat I Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Gusnar menjelaskan, perubahan regulasi tersebut mengikuti perkembangan aturan pemerintah pusat, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Penyesuaian ini juga bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Baca Juga :  Temui Massa Aksi Bar Bar, Gusnar Tegaskan Transparansi Tambang dan Percepat Solusi IPR

“Semua ini diarahkan untuk kemudahan investasi. Ada izin yang diatur pemerintah pusat, tetapi ada juga izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan terkait dengan investasi akan diatur melalui rancangan perda ini,” jelasnya.

Salah satu perubahan penting menyangkut perluasan sektor usaha. Pemerintah daerah merencanakan penambahan cakupan dari sebelumnya 16 sektor menjadi 22 sektor. Penambahan tersebut mencakup sektor ekonomi kreatif dan perkoperasian.

Baca Juga :  Didampingi Gubernur, Mentan Sapa Peserta PENAS XVII Sebelum Pembukaan Berlangsung

Selain itu, rancangan perubahan perda juga memperluas klasifikasi jenis usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Jumlah jenis usaha yang tercakup meningkat dari sekitar 600 menjadi sekitar 1.600 jenis usaha.

Gusnar juga menyoroti pentingnya kepastian waktu dalam proses penerbitan izin. Menurutnya, aturan sebelumnya belum mengatur batas waktu penyelesaian perizinan secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi merugikan masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga :  Tinjau Lokasi di Gorontalo Utara, Wagub Nilai Botuwombato Paling Siap untuk Sekolah Garuda

“Selama batas waktu penyelesaian perizinan itu belum diatur sehingga terjadi akuntabilitas tata kelola dari segi waktu yang merugikan masyarakat. Nah pada Perda ini diatur ketentuannya,” ungkap Gusnar.

Melalui perubahan perda tersebut, pemerintah daerah ingin membangun tata kelola perizinan yang lebih terukur, kepastian waktu, perluasan sektor usaha, dan penyesuaian klasifikasi menjadi bagian penting dalam mendukung kemudahan investasi di Gorontalo.

**Cek berita dan artikel terbaru dengan ikuti WhatsApp Channel KABAR REPUBLIK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *