KABARREPUBLIK.ID, Gorontalo — Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan penerapan Work From Home (WFH) dua hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers di halaman Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (1/4/2026).
Gubernur menjelaskan kebijakan WFH telah berjalan sebelumnya. Pemprov menerapkan skema satu hari kerja fleksibel sejak 7 Maret 2025. Pemprov awalnya menetapkan Jumat sebagai hari WFA, lalu mengubahnya menjadi Rabu.
“WFH bukan merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Provinsi. Sesuai arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, WFH satu hari dalam satu minggu dan sudah ditetapkan setiap hari Jumat. Nah, setelah teman teman mengkaji dan diumumkan malam ini kami menetapkan tetap hari Rabu,” kata Gusnar.
Selain itu, jika berkaca dari WFH Sulawesi Utara, Pemprov Gorontalo mengusulkan penambahan satu hari WFH ke Kementerian Dalam Negeri. Pemprov mengusulkan pelaksanaan WFH pada Rabu dan Jumat.
“Kami juga akan mengusulkan dua hari, hari Rabu dan hari Jumat,” bebernya.
Pemprov menargetkan efisiensi belanja operasional melalui kebijakan tersebut. Pemprov mengurangi penggunaan listrik, pendingin ruangan, dan telepon kantor. Selain itu, pemprov menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pegawai.
Sekretaris Daerah Sofian Ibrahim memaparkan hasil evaluasi kebijakan WFH selama satu tahun. Pemprov mencatat penurunan biaya operasional yang signifikan.
“Ada sampel sembilan OPD yang kita ukur, rata-rata pengurangan biaya operasional per bulan sebesar 27 persen dari listrik dan udara. Mudah-mudahan dengan WFA bisa hemat BBM,” terang Sofian.
Namun demikian, Pemprov Gorontalo tetap menjaga layanan publik. Pemprov mengecualikan instansi teknis dari kebijakan WFH. Instansi kesehatan, pendidikan, Satpol PP, Damkar, dan UPTD Badan Pendapatan Daerah tetap beroperasi normal.
