KABARREPUBLIK.ID | Gorontalo – Pemerintah Provinsi Gorontalo memimpin percepatan pembangunan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) di Gorontalo. Langkah awal itu dimulai dengan penyusunan dokumen strategis sebagai dasar pengajuan kepada pemerintah pusat.
Pemprov Gorontalo menggelar rapat koordinasi secara virtual bersama Danlanud Sam Ratulangi, Dansatradar, Korem, Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, serta pihak Bandara Djalaludin.
Rapat tersebut menindaklanjuti komitmen Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, yang sebelumnya disampaikan saat konferensi pers bersama insan media di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (27/6/2026).
Melalui rapat itu, Pemprov Gorontalo mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat persiapan pembangunan Lanud TNI AU di Gorontalo.
Dalam pembahasan, Danlanud Sam Ratulangi menyampaikan bahwa pembangunan Lanud TNI AU di Gorontalo telah masuk dalam Rencana Strategis TNI AU. Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menginisiasi pembahasan tersebut.
“Pembangunan Lanud TNI AU di Gorontalo sudah masuk dalam Rencana Strategis TNI AU, bahkan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat sambutan positif karena telah menginisiasi pembahasan tentang pembangunan Lanud,” ungkap Danlanud.
Rapat kemudian menyepakati pembentukan tim kecil yang beranggotakan unsur Pemerintah Provinsi Gorontalo dan TNI AU. Tim itu akan menyusun dokumen strategis sebagai usulan pembangunan Lanud TNI AU di Gorontalo.
Tim juga akan mengoordinasikan berbagai kebutuhan teknis untuk mendukung rencana pembangunan. Sementara itu, pihak Bandara Djalaludin akan menyesuaikan rencana strategis dan masterplan bandara agar selaras dengan rencana pembangunan Lanud.
Pemprov Gorontalo menargetkan penyusunan dokumen strategis selesai dalam waktu dekat. Selanjutnya, tim kecil akan menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Asrena KSAU.
Langkah itu bertujuan agar usulan pembangunan Lanud Gorontalo masuk dalam Rencana Strategis TNI AU periode 2025–2029.
