KABARREPUBLIK.ID, Kota Gorontalo — Anggaran Rp63 miliar untuk renovasi Pasar Sentral Gorontalo belum menggerakkan aktivitas ekonomi pasar tradisional tersebut. Kondisi ini memicu kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota Gorontalo.
Pemerintah Kota Gorontalo meresmikan Gedung Pasar Sentral pada 2023 di masa Wali Kota Marten Taha. Pemerintah menargetkan peningkatan perputaran ekonomi melalui perbaikan sarana dan prasarana pasar.
Setelah kepemimpinan beralih, publik menaruh harapan pada Wali Kota Adhan Dambea. Masyarakat berharap wali kota menghadirkan konsep pengelolaan pasar yang berpihak pada pedagang kecil.
Pedagang sayur, ikan, dan rempah-rempah menggantungkan penghasilan dari Pasar Sentral. Namun kebijakan yang berjalan justru menambah beban mereka.
Pemerintah kota menetapkan retribusi hingga Rp1 juta per bulan bagi pedagang. Kebijakan ini mengurangi minat pedagang untuk bertahan di dalam pasar. Keramaian pasar pun terus menurun.
Selama satu tahun masa jabatan, Wali Kota belum menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah kota juga belum menunjukkan kebijakan yang mendorong kebangkitan ekonomi pasar.
Banyak pedagang memilih meninggalkan Pasar Sentral. Mereka membuka lapak di pinggir jalan di berbagai wilayah Kota Gorontalo. Kondisi ini memicu kesemrawutan kota dan menambah persoalan lingkungan.
Di sisi lain, pemerintah kota lebih banyak fokus pada penataan trotoar dan kegiatan pelayanan lainnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan publik tentang skala prioritas kebijakan daerah.
Kondisi Pasar Sentral saat ini memperkuat kritik terhadap kepemimpinan Wali Kota. Sejumlah pihak mendorong evaluasi serius agar kebijakan daerah benar-benar melindungi ekonomi rakyat kecil dan menghidupkan kembali fungsi Pasar Sentral.
