KABARREPUBLIK.ID — Pemerintah Provinsi Gorontalo menyiapkan langkah konkret untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus mengelola anggaran daerah dengan lebih efisien. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meresmikan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Rabu (1/10/2025).
Gusnar menegaskan bahwa forum tersebut menjadi wadah kerja bersama antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, DPRD dan rumah sakit untuk menyatukan arah kebijakan sekaligus mempercepat pembenahan sistem pembiayaan kesehatan di Gorontalo.
“Forum ini membantu kita menyamakan arah kebijakan. Semua pihak bisa duduk bersama, mengidentifikasi masalah, dan mengeksekusi solusi secara cepat”, ujar Gusnar.
Pemerintah mencatat 94% warga Gorontalo aktif menjadi peserta BPJS Kesehatan, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Meski begitu, 6% peserta nonaktif tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
Gusnar menilai masyarakat kini semakin kritis terhadap pelayanan publik. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki aspek-aspek yang masih lemah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Angka partisipasi kita tinggi, tapi masyarakat menilai dari masalah yang muncul. Karena itu, yang 6% ini harus segera kita tangani”, tegasnya.
Menjelang penyusunan APBD 2026, Gusnar mengingatkan seluruh pihak untuk menghitung iuran BPJS Kesehatan secara matang. Ia menyebut, pos tersebut menjadi belanja wajib terbesar kedua setelah gaji pegawai. Karena itu, perencanaan yang akurat penting agar keuangan daerah tetap sehat.
Selain itu, Gusnar meminta forum segera menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap penurunan status beberapa rumah sakit di Gorontalo. Ia mendorong setiap instansi menjadikan hasil monitoring sebagai bahan tindakan konkret untuk meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepakatan dan rencana kerja PBPU BP tahun 2025. Kesepakatan ini menegaskan komitmen Pemprov untuk memperluas cakupan jaminan kesehatan dan memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan yang layak.
“Dengan forum ini, kita ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat”, tutup Gusnar.
